Helldy Lapor Pendidikan di Kota Cilegon Belum Merata di Hadapan Anggota DPR RI

0
BNPB
Walikota Cilegon bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Satgas Covid-19, Komisi VIII DPR RI, Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Cilegon dan lembaga terkait mengadakan rapat koordinasi untuk membahas kesiapan pemerintah daerah Cilegon dalam menggelar belajar mengajar tatap muka di kantor Walikota Cilegon, Senin (12/4). (Foto: Direktorat Mitigasi Bencana BNPB)

BBO, CILEGON – Penyelenggaraan proses belajar tatap muka di pondok pesantren dan madrasah, pada masa pandemi Covid-19 ini mengacu Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri.

Seperti sekolah negeri dan swasta, pesantren dan sekolah keagamaan lain pun diperbolehkan menyelenggarakan belajar mengajar yang direncanakan dimulai Juli 2021, namun setiap lembaga pendidikan wajib mengedepankan protokol kesehatan serta keselamatan dan kesehatan pendidik, peserta didik, dan tenaga kependidikan.

Untuk mencegah penyebaran Covid-19 di pesantren, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Satgas Covid-19, Komisi VIII DPR RI, Walikota Cilegon, Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Cilegon dan lembaga terkait mengadakan rapat koordinasi untuk membahas kesiapan pemerintah daerah Cilegon dalam menggelar belajar mengajar tatap muka.

Kepala Kanwil Kemenag Kota Cilegon Idris Jamroni menjelaskan bahwa kegiatan belajar mengajar di pesantren dan madrasah dibagi menjadi 2 shift, 50 persen masuk 50 persen dirumah, Protokol Kesehatan sudah ditegakan, tidak boleh ada kantin santri diinstruksikan membawa bekal dan jam pelajaran dikurangi, hal tersebut dilakukan karena pandemi.

“Pondok pesantren dan madrasah di Cilegon, menggunakan beberapa cara dalam belajar mengajar, yaitu online dan tatap muka. Ketika tatap muka tiap kelas diisi 50 persen kapasitas kelas, santri yang memiliki absen ganjil masuk diminggu ganjil dan absen genap masuk pada minggu genap,” ujar Idris saat rapat koordinasi di kantor Walikota Cilegon, Senin (12/4).

Sementara itu, Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian menjelaskan bahwa di Kota Cilegon Pendidikan belum merata. “Kondisi Kota Cilegon dalam bidang pendidikan belum merata terlihat dari tingkat SMP Negeri yang masih sedikit, dari pada itu ingin melakukan percepatan, karena ini adalah hak sesuai undang – undang dasar 1945 pasal 31 ayat 1,2,3, dan 4,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu BNPB yang diwakili Direktur Mitigasi Bencana Johny Sumbung memberikan dukungan pencegahan penyebaran Covid-19 bagi pesantren dan madrasah di Cilegon berupa logistik pencegahan Covid-19 berupa Panbio Swab antigen sebanyak 2.000 buah, masker kain sebanyak 20.000 buah, masker medis sebanyak 5.000 buah dan masker medis anak 5.000 buah.

Selain itu BNPB mengimbau masyarakat agar tetap menjalankan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilisasi. Diharapkan dengan  menerapkan protokol kesehatan yang ketat kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan tidak muncul klaster baru di sekolah dan pesantren. (Red)

Tinggalkan komentar